Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2011

Diperkirakan perekonomian Indonesia di tahun 2011 akan tumbuh di kisaran 5,8% – 6,2%. Rupiah akan berada di sekitar Rp 8900/9400 per dollar Amerika Serikat. Sangat percaya di tahun 2011 perjalanan perekonomian Indonesia akan terlihat seperti di tahun 2010. Pembangunan ekonomi domestik, yang bisa kita lihat distribusi uang dari sektor perbankan ke sektor usaha sudah semakin membaik. Peran bank umum besar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin luar biasa untuk membantu keuangan usaha kecil menengah. Saat ini mendapatkan modal usaha dari bank untuk usaha kecil menengah mungkin tidak sesulit zaman dulu. Sekarang bank semakin memahami kekuatan usaha kecil menengah dan memiliki motivasi yang sangat luar biasa untuk membantu keuangan usaha kecil menengah. Artinya, perekonomian domestik dengan kekuatan usaha kecil, menengah, dan usaha non formal akan memperkuat fondasi perekonomian domestik Indonesia di sepanjang tahun
Sedangkan pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada, Toni Prasetiantono dalam seminar politik dan ekonomi Indonesia 2011 di Jakarta sebagaimana dilansir medanbisnis, mengatakan bahwa potret ekonomi 2011 masih menjanjikan, pertumbuhan ekonomi 6,0 persen masih bisa dicapai.

Sementara itu, Bank Pembangunan Asia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 45 negara berkembang Asia pada 2011 tetap di level 7,3%, dari estimasi tahun ini di 8,6%. Dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa (7/12), lembaga Manila menaikkan perkiraan pertumbuhan untuk 45 negara berkembangan di Asia dan Pasific dari perkiraan 8,2% yang dibuat pada September.
Perekonomian Indonesia harus selalu dikelola secara sangat hati-hati. Sebab, dana-dana investasi yang masuk cukup besar ke pasar modal dan pasar uang tersebut berpotensi sebagai dana-dana spekulasi. Untuk itu, saatnya kita semua tidak terlalu terlena oleh pujian-pujian dari berbagai lembaga internasional terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Kita semua harus selalu optimis dalam melihat masa depan ekonomi, kita juga harus cerdas memahami realitas yang kita miliki saat ini. Di samping itu kita harus jujur atas keterbatasan energi listrik kita untuk mendorong terciptanya investasi di sektor riil. Persoalan infrastruktur sangat perlu di perhatikan. Hal yang paling sederhana adalah persoalan macet di jalan raya. Hampir semua kota-kota bisnis dan industri di Indonesia mengalami hambatan dalam distribusi produk dan jasa secara efektif, efisien, dan produktif. Dan semua ini disebabkan tidak terkelolanya jalan raya secara baik, sehingga macet dimana-mana dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Menurut Djayendra, beberapa hal yang perlu diperhatikan di tahun 2011 adalah
1. Pemerintah harus lebih fokus untuk pemerataan dan pembangunan ekonomi domestik.
2. Industri dalam negeri harus lebih dilindungi dan jangan dibiarkan menjadi korban dari industri murah China.
3. Jangan terlalu terlena dengan angka-angka ekonomi makro, tapi perhatikan sifat dari angka-angka ekonomi makro tersebut.
4. Manfaatkan momentum positif perekonomian Indonesia di tahun 2011 untuk memperkuat fondasi sektor usaha perkebunan, pertanian, perikanan, dan energi.
5. Manfaatkan potensi kreatifitas masyarakat Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik.
6. Alam Indonesia yang luar biasa indah ini seharusnya mulai dikelola secara profesional untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

Perekonomian Indonesia tahun  ini diprediksi masih menjanjikan, dengan pertumbuhan diperkirakan berkisar 6,4 persen. Pertumbuhan ini lebih besar 0,6 persen dibandingkan target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,8 persen.

Namun, apa yang menjadi tantangan dan risiko yang harus diantisipasi oleh Indonesia pada 2011?

Komite Ekonomi Nasional dalam buku Prospek Ekonomi Indonesia 2011 menuturkan ada sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia di tahun 2011.

Pertama, tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi, karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk jangka pendek.

Kedua, terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. Pengendalian dan mitigasi arus modal serta kemungkinan arus balik disebabkan kesalahan mengantisipasi arus modal menjadi risiko yang harus diperhatikan.

Kesalahan dalam mengambil kebijakan, keterlambatan mengambil tindakan serta kurang koordinasi antar pembuat kebijakan juga dapat berakibat buruk terhadap stabilitas makro yang sudah terjaga selama ini.

Ketiga, subsidi energi dan alokasi yang kurang efisisien. Selama ini, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dinikmati orang mampu (berpenghasilan tinggi). Terkait masalah ini, Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung mengatakan yang wajib mendapat subsidi ialah orang miskin, orang mampu sebaiknya tidak dapat subsidi.

Keempat, risiko inflasi terutama dipicu komponen makanan, pendidikan, dan ekspektasi inflasi. Inflasi Indonesia yang masih tinggi, menurut Chairul Tanjung, karena selama ini kita hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola demand (permintaan).

Padahal, lanjutnya, selain faktor demand, inflasi juga dipengaruhi faktor suplai atau tersedianya barang dan faktor distribusi yang harus diperhatikan.

Kelima, infrastrukstur dan interkoneksi (transportasi) yang kurang memadai.
Chairul menuturkan, tahun ini Indonesia menjual mobil sebanyak 760 ribu. Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada penambahan jalan secara signifikan khususnya di Jakarta, akan terjadi kemacetan. Begitu pula, dengan airport dan pelabuhan.

"Jika tidak ada perbaikan akan terjadi kemacetan luar biasa, yakni kemacetan ekonomi," ujar Chairul.

Keenam, peningkatan daya saing, perbaikan pendidikan, dan pelatihan serta penambahan pasokan tenaga teknik terdidik yang menjadi penghambat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi produk (utamanya yang padat karya), menghambat investasi dan mengurangi penciptaan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Masalah daya saing Indonesia masih tertinggal dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand.

Ketujuh, daya serap atau belanja pemerintah (pusat dan daerah) yang masih belum optimal.

Kedelapan, risiko yang berkenaan dengan kondisi politik dan hukum yang terjadi. Hingga kini, kinerja DPR dalam menyelesaikan legislasi, pembuatan undang-undang (UU), termasuk UU yang berkaitan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi masih jauh dari harapan.

Kesembilan, risiko perubahan iklim, bencana alam, dan krisis keuangan yang datang secara mendadak. Semestinya, risiko ini sudah dapat diatasi dengan baik mengingat kita telah belajar dari pengalaman dalam beberapa tahun belakangan ini.

Kesepuluh, tantangan risiko global, seperti pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.

Kesebelas, Geopolitical-Geoeconomy G2 mengenai persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang korea yang sangat tergantung pada G2 (China-AS), bukan G20. Hubungan saling membutuhkan, "Benci tapi rindu" AS-China, yang harus mencari penyelesaian secara kooperatif. Serta risiko gagal bayar utang negara-negara Eropa.

Sumber :

• http://erniku.blogspot.com/2011/02/prospek-ekonomi-2011.html  (Dibaca Tanggal 23 Mei 2011 pukul 15.00)

• http://bisnis.vivanews.com/news/read/194917-ini-risiko-ekonomi-indonesia-di-2011  (Dibaca Tanggal 23 Mei 2011 pukul 15.30)

Jumlah Penduduk Miskin Aceh Menurun

      Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh hingga Maret 2010 sebanyak 861.085 jiwa, atau menurun 20,98% dibandingkan dengan periode sama pada 2009 yang mencapai 892.860 jiwa. Kabid Sosial BPS Aceh Rudi Fachri mengatakan turunnya jumlah penduduk miskin itu dihitung berdasarkan pola konsumsi selama 1 bulan, bukan dilihat dari keberadaan harta benda.
"Kami menghitungnya dari pola konsumsi penduduk, di mana seorang warga harus mengonsumsi 2.100 kalori selama sebulan," katanya kemarin. Dia mengatakan jika berdasarkan ketentuan setiap warga harus mengonsumsi kalori itu, maka jika diharapkan harus mencapai Rp308.000 per Vmlan per orang, sedangkan penduduk desa harus mengonsumsi kalori seharga Rp266.000 per bulan per orang.
Berdasarkan indeks kedalaman, tingkat kemiskinan di Aceh mengalami penurunan selama 2009-2010, yakni dari 4,46 menjadi 4,11, sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun dari 1,34 menjadi 1,26 pada periode yang sama.
"Ini menggambarkan adanya perbaikan pada tingkat konsumsi masyarakat miskin di Aceh, dimana penurunan persentase penduduk miskin di desa Iebih tinggi dibandingkan di kota, yakni masing-masing 0,83% dan 0,79%."


Berikut ini data tabel Jumlah Penduduk di Nanggroe Aceh Darussalam

          Dalam perkembangan terpisah, Kepala BPS Sumut Alimuddin Sidabalok mengatakan inflasi yang melanda Kota Medan dipicu oleh kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, di antaranya cabai merah, beras, bawang merah, wortel, cabai hijau, daging ayam ras. Dari pantauan Bisnis, harga cabai merah di pasar-pasar tradisional berada pada kisaran Rp40.000 perkg, harga beras jenis IR 64 Rp6.500 per kg, daging ayam ras Rp25.000 per kg, bawang merah Rp 18.000 per kg.
NTP menurun Sementara itu, nilai tukar petani (NTP) pada Juni 2010 menurun dari 102,67 pada Mei 2010 menjadi 102,20. Kabid Program Dinas Pertanian Sumut Lusyan-tini mengatakan penurunan NTP itu diduga karena pengaruh musim kemarau yang berkepanjangan sehingga menyebabkan produktivitas panen petani padi menyusut.

          "Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga Agustus 2010," katanya. Dala Dinas Pertanian Sumut mengungkap luas panen pada periode Januari-Mei 2010 mencapai 330.578 hektare, meningkat dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebanyak 326.713 ha, sedangkan luas tanam menurun dari 166.000 ha menjadi 156.646 ha. Perkembangan relatif sama, juga terjadi di Sumatra Selatan, di mana jumlah penduduk miskin per Maret 2010 sebanyak 1,12 juta jiwa dari total penduduk 7 juta jiwa, atau menurun dibandingkan dengan bulan sama tahun lalu sebanyak 1,16 juta jiwa.
Banda Aceh - Dalam kurun waktu dua tahun, jumlah penduduk miskin di Aceh menurun 2,04 persen. Pada 2005, penduduk miskin di "Serambi Makkah" itu 28,69 persen. Sedangkan tahun ini, penduduk miskin 26,65 persen.

          "Secara perlahan, penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan", kata Iskandar Asyeik, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, di Banda Aceh, Rabu (1/8).
Dia merincikan, pada 2005 terdata 1.166.400 penduduk miskin dari proyeksi 4.070.200 seluruh penduduk Aceh. Saat ini menurun sebanyak 82.800 menjadi 1.083.600 penduduk miskin.
Menurut dia, menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan meningkatnya pola konsumsi. Selain itu, hadirnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, juga menjadi penentu. Sebab, berbagai proyek lembga ini pada seluruh wilayah, telah menciptakan lapangan kerja baru.
Periode 2005-2007, jumlah penduduk miskin terbesar berada di daerah pedesaan, yakni 79,80. Namun, pada 2007, jumlh penduduk miskin di pedesaan menurun lebih tajam, yaitu 78.800 orang. Sementara daerah perkotaan berkurang sebanyak 4.100 orang.

         Untuk mendata jumlah penduduk miskin, BPS menggunakan dua cara. Dengan pendataan sosial ekonomi (PSE) dua tahun sekali dan survey sosial ekonomi nasional (susenas) setiap tahunnya.
Iskandar mengatakan, tsunami 2004 menarik perhatian dunia. Keprihatinan negara luar menyebabkan mengalirnya berbagai bantuan ke Aceh. Sumbangan itu juga menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah penduduk miskin di "Bumi Iskandar Muda" ini.
"Malah, warga di daerah lain mengadu nasib ke Aceh. Sebab, di daerah ini tersedia banyak peluang kerja dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi", kata iskandar.


Dibawah ini Salah satu Masjid Raya Di Banda Aceh yaitu ‘Masjid Raya Baiturrahman’

Sumber :

• http://bataviase.co.id/node/278062 (dibaca hari sabtu 7 Mei 2011 pukul 21:00) 

• http://mahbubharidhy.multiply.com/journal/item/12/Penduduk_Miskin_di_Aceh_Menurun (dibaca hari sabtu 7 Mei 2011 pukul 21:45)   

Sistem Ekonomi Indonesia

Pengertian

Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada.

Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :

a. Sarana pendorong untuk melakukan produksi

b. Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu

c. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik.

Landasan Sistem Ekonomi Indonesia

Secara normatif  landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.

 Dengan demikian maka  sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan  yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia  (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang).

Sistem Ekonomi di Negara Indonesia

Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa pastilah berbeda-beda.Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara itu sendiri.Seperti halnya negara kita yaitu Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia pastilah akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya.Sistem ekonomi di Indonesia memiliki dua fase yaitu masa orde baru dan masa reformasi.

1.      Sistem Ekonomi Demokrasi (Orde Baru)

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan
masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

a. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi
Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.

·         Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

·         Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

·          Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

·          Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.

·          Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

·          Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

·         Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

·         Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

b . Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi
Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan.

·         Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.

·         Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

·         Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2.      Sistem Ekonomi Kerakyatan (Masa Reformasi)

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.
a. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
b. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
c. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
d. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia.

Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (BUMN), perusahaan swasta (BUMS), dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya.

Saduran Dari  : 

·         http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-sistem-ekonomi/

(3 Maret 2011 pukul 13.14)

·         http://www.ekonomirakyat.org/edisi_2/artikel_9.htm

(3 Maret 2011 pukul 13.38)

·         http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29

(3 Maret 2011 pukul 14.04)

Sistem Ekonomi dan Jenis-Jenis Sistem Ekonomi

Pengertian Sistem Ekonomi menurut para ahli :

1.      Menurut Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith (1723 - 1790) dalam bukunya The Wealth of Nation, yang diterbitkan pada tahun 1776
Ilmu ekonomi : Bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

2.      Menurut David Ricardo (1772-1823) ia mendefinisikan ilmu ekonomi : Sebagai suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat.

3.      Menurut F.A. Walker ekonomi adalah satu cabang ilmu yang berhubungan dengan kekayaan.

4.      Menurut J.S.Mill (1806-1873) ia mendefinisikan ekonomi sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan pengeluaran hasil negara.

5.      Pengertian Sistem ekonomi berdasarkan permintaan yaitu menurut Albert L Meyers adalah ilmu ekonomi : ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia.

6.      Pengertian Sistem ekonomi berdasarkan pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi yaitu menurut Mel Vilye J Ulmer adalah ilmu ekonomi : ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi.

Jenis – Jenis Sistem Ekonomi  :

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dalam masyarakat. Komponen-komponen tersebut adalah lembaga dan dengan segala aktivitas ekonominya yang berada di masyarakat. Secara umum, sistem perekonomian yang dianut oleh setiap negara digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya memproduksi untuk diri sendiri saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi tradisional ini sangat sederhana sehingga tidak lagi bisa menjawab permasalahan ekonomi yang semakin berkembang.

Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi tradisional sebagai berikut:

a) aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan;

b) kehidupan masyarakatnya sangat sederhana;

c) kehidupan gotong-royong dan kekeluargaan sangat dominan;

d) teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana.

2. Sistem Ekonomi Sosialis atau Komando

Sistem ekonomi komando sering juga disebut sebagai sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan.

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi komando adalah Karl Marx. Ia adalah seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Bukunya yang terkenal berjudul Das Capital. Dalam sistem ekonomi komando, semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah. Pihak swasta tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan perekonomian. Semua permasalahan perekonomian yang meliputi what, how, dan for whom semuanya dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat sehingga semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Sistem ekonomi komando banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dan Cina.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri sistem perekonomian komando adalah sebagai berikut:

a) semua permasalahan ekonomi dipecahkan oleh pemerintah pusat;

b) kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara;

c) semua alat produksi dikuasai oleh negara sehingga kepemilikan oleh individu atau pihak swasta tidak diakui.

3. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar sering juga disebut sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengolahan dan pemanfaatan sumber daya di dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Jadi, sistem ekonomi pasar sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi komando.

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi pasar adalah Adam Smith. Bukunya yang terkenal berjudul The Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa “perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi pasar banyak dianut oleh negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Terdapat beberapa ciri sistem perekonomian pasar, di antaranya sebagai berikut:

a) setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi;

b) perekonomian diatur oleh mekanisme pasar;

c) peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi;

d) peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil;

e) hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi sepenuhnya oleh negara.

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang lahir sebagai alternatif dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi campuran ini mengambil kelebihan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan organisasi ekonomi sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat.

Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi campuran, di antaranya sebagai berikut:

a) hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembetasan dari pemerintah;

b) kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;

c) kepentingan umum lebih diutamakan;

d) campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam kenyataan dewasa ini, dua kubu sistem ekonomi, yaitu kapitalis, liberalis, dan sosialislah yang banyak berkembang. Bahkan yang menganut sistem campuran pun pada kenyataannya lebih condong ke salah satunya. Seiring dengan globalisasi dunia yang semakin gencar, sistem kapitalis-liberalis cenderung lebih banyak dipraktikan.

5. Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi syariah atau sistim ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.


sistem ekonomi syariah di dasari oleh nilai nilai keislaman, maka sistem ekonomi ini juga di kenal dengan sebutan sistem ekonomi islam, yang semua acuannya di dapat dari Al Quran dan hadits. Seperti yang telah di sebutkan oleh pengertian ekonomi syariah itu sendiri, bahwa sistem ekonomi ini memiliki dimensi ibadah, maka tidak dibenarkan masyarakat dalam menumpuk kekayaan dan memperkaya diri sendiri, artinya di sini bahwa masyarakat ekonomi syariah tidak dibenarkan melakukan eksploitasi terhadap masyarakat lainnya hanya demi keuntungan sendiri.

Ciri – Ciri Sistem Ekonomi Syariah :

ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

   1. Kesatuan (unity)
   2. Keseimbangan (equilibrium)
   3. Kebebasan (free will)
   4. Tanggungjawab (responsibility)

Saduran Dari :

·         http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080917043255AAhBtXe (3 Maret 2011 pukul 11.09)

·         http://maxzhum.blogspot.com/2009/05/pengertian-ekonomi.html (3 Maret 2011 pukul 11.30)

·         http://bluu-cachoeira.blogspot.com/2010/03/sistem-perekonomian-di-indonesia.html (3 Maret 2011 pukul 11.47)

·         http://gurumuda.com/bse/pengertian-dan-macam-macam-sistem-ekonomi (3 Maret 2011 pukul 11.55)

·         http://xlvalezlx.blogspot.com/2010/02/sistem-ekonomi-syariah.html (3 Maret 2011 pukul 12.02)