Kasus Ekonomi Koperasi 5

Koperasi dan Senjata Pertahanan Ekonomi Rakyat
Beberapa hari terakhir, redaksi Berdikari Online menampilkan dua artikel ‘klasik’ mengenai koperasi, yang masing-masing ditulis oleh Mohammat Hatta dan DN Aidit. Bila dicermati, ada kesamaan dan perbedaan dari kedua tokoh nasional tersebut dalam memandang persoalan koperasi. Kesamaannya adalah melihat koperasi sebagai “alat pertahanan ekonomi rakyat miskin” dalam gempuran kapitalisme. Dengan koperasi, rakyat dapat menyatukan dan mengorganisasikan potensi-potensinya sehingga lebih mampu bertahan. Sementara perbedaannya adalah tentang peran strategis koperasi ketika dihubungkan dengan situasi penghisapan oleh imperialisme. Berbeda dari Hatta, menurut DN Aidit, koperasi tidak dapat dijadikan “satu-satunya sandaran untuk memakmurkan rakyat” tanpa melikuidasi terhadap monopoli imperialisme.
Terlepas sementara dari pendapat kedua tokoh tersebut, hari ini kita melihat dan mengalami realitas ekonomi yang semakin menghimpit rakyat miskin. Harga barang-barang kebutuhan melambung tanpa mampu diatasi pemerintah, akibat penguasaaan pasar oleh kaum kapitalis-monopolis. Produksi-produksi skala kecil dihancurkan oleh persaingan bebas yang tidak mengenal belas kasihan. Sementara rakyat dengan perekonomian menengah ke bawah, begitu sulit mengakses kredit dari perbankan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang coba diperkenalkan terbukti tidak efektif dan hanya menjangkau sejumlah kecil masyarakat. Pemerintahan neoliberal cenderung menempatkan bank semata sebagai alat yang membantu monopoli (perampasan) ekonomi oleh kapitalisme industri maupun kapitalisme dagang.
Di sisi lain, keberadaan koperasi yang telah diangkat tinggi dalam konstitusi negara, ternyata dijalankan secara sembarangan sehingga menimbulkan banyak persoalan. Fungsi dan jenis koperasi seharusnya mampu memfasilitasi anggota-anggotanya untuk mengakses kredit yang mudah dan berbunga rendah (koperasi kredit), memperoleh barang-barang kebutuhan juga secara mudah dan murah (koperasi distribusi), serta mengorganisir produksi yang efisien (koperasi produksi). Namun sering kita temui kasus perkembangan koperasi yang mandeg, tidak dapat berkembang maju untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi anggotanya. Bahkan tidak sedikit kasus koperasi papan nama yang sekadar menjadi sasaran korupsi oleh pengurusnya. Situasi seperti di atas tentu berdampak negatif terhadap kepercayaan rakyat terhadap koperasi. Persoalan ini, mungkin, dapat ditarik asal-usulnya pada orde baru, yang menjadikan koperasi sebagai pemanis berpenampilan kerakyatan dalam perampokan besar-besaran atas ekonomi nasional oleh segelintir kroni pejabat dan kaum imperialis.
Namun, tentu saja, persoalan-persoalan ini tidak berlaku mutlak di semua tempat, karena ada juga koperasi-koperasi yang tetap dapat berkembang dan berperan positif sesuai kebutuhan anggotanya. Koperasi sebagai usaha bersama, seperti disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945, sebenarnya telah memberikan ciri sosialistik, dalam pengertian membentuk relasi ekonomi yang setara di antara anggotanya; atau, adanya kepemilikan dan pengelolaan secara bersama. Selain itu, tidak seperti usaha ekonomi lainnya, tekanan fungsi koperasi juga bukan untuk mengakumulasi keuntungan, sehingga bisa terlepas dari beban keharusan berkompetisi. Meski demikian, tantangan untuk berkompetisi senantiasa hadir dalam masyarakat kapitalis terlebih dalam wujud kapitalisme-neoliberal yang berlaku saat ini.
Dalam wujud kapitalisme liberal, yang terjadi sebenarnya bukanlah kompetisi ekonomi, melainkan pencaplokan modal besar terhadap modal kecil, dan pemerintah justru memfasilitasi terjadinya pencaplokan-pencaplokan tersebut melalui berbagai kebijakan ataupun pembiaran. Oleh karena itu, pembangunan koperasi perlu ditekankan kembali sebagai “senjata pertahanan” ekonomi rakyat miskin, dalam perjuangan melawan monopoli imperialisme sekarang. Tantangan yang dihadapi tentunya tidak ringan. Disamping membutuhkan keuletan dan kedisiplinan para anggota, koperasi juga haruslah cerdik menghindarkan diri dari usaha pencaplokan oleh modal swasta besar yang senantiasa mengintai. Selain itu, strategi bertahan ini harus disertai strategi menyerang imperialisme di lapangan politik.